Berita

Disdukcapil Sosialisasikan Akta Kematian di Kecamatan Wonopringgo

: Capil; Berita; 01 August 2025; Hits: 276

Kajen, 01 Agustus 2025

Akta Kematian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil yang membuktikan secara pasti seseorang telah meninggal dunia. Dokumen ini penting untuk berbagai keperluan administratif antara lain untuk pengurusan warisan, penetapan status janda/duda untuk menikah lagi, klaim asuransi, pensiun janda/duda, dan sebagai data statistik serta validasi data kependudukan.

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Ajid Suryo Pratondo, S.STP, M.Si dalam acara Sosialisasi Akta Kematian dan Peluncuran Inovasi Pelayanan Si Akmal di hadapan Kepala Desa dan Petugas Pelayanan Adminduk di Desa (PPAD) se Kecamatan Wonopringgo pada Kamis (31/7) kemarin bertempat di Gedung Serba Guna Pringgodani Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Wonopringgo dalam rangka faslitasi pelayanan Akta Kematian yang nantinya akan diserahkan secara langsung kepada keluarga/ahli waris almarhum sekaligus bertakziah, melalui inovasi Si Akmal (Sistem Informasi Akta Kematian Langsung) bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.

Diharapkan dengan adanya program ini maka akan terwujud tertib adminduk dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan karena tidak perlu mengajukan sendiri ke tempat pelayanan.

Disdukcapil Terjunkan Tim URC Perekaman KTP-el bagi Penduduk Rentan di Desa Kebonagung

: Capil; Berita; 30 July 2025; Hits: 303

Kajen, 30 Juli 2025

Pada dasarnya setiap penduduk berhak mendapatkan identitas kependudukan dan negara wajib memenuhinya tanpa kecuali, termasuk kelompok rentan adminduk yang terkadang luput dari perhatian pemerintah karena tidak terdata dalam database kependudukan.

Memenuhi permohonan pemerintah desa dan pihak keluarga, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan menerjunkan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pada Rabu (30/7) ke Desa Kebonagung Kecamatan Kajen guna melakukan jemput bola perekaman KTP-el kepada penduduk rentan adminduk yang menderita gangguan jiwa dan disabilitas.

Jemput bola perekaman KTP-el ini merupakan salah satu bagian tugas Disdukcapil dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan tidak bisa datang ke tempat pelayanan untuk mendapatkan hak-hak kewarganegaraannya, agar penduduk tersebut mendapat akses pelayanan publik berupa jaminan pelayanan kesehatan dan sosial dari Pemerintah.

Disdukcapil Gelar Acara Forum Konsultasi Publik Tahun 2025

: Capil; Berita; 24 July 2025; Hits: 337

Kajen, 24 Juli 2025

Untuk mendapatkan saran dan masukan dari masyarkat serta stakeholder terkait dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan menggelar acara Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (23/7) kemarin di Hotel Grand Dian Pekalongan.

Adapun fokus bahasan dalam FKP Tahun 2025 ini adalah Evaluasi Penerapan Pelayanan Online Sintren pada Disdukcapil Kabupaten Pekalongan yang belum berjalan efektif dan penerapannya masih terbatas untuk kerja sama pelayanan bagi Pemerintah Desa, Fasilitas Kesehatan dan Lembaga PAUD di lingkungan Kemenag.

FKP ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 62 Tahun 2023 yang mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan FKP sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Dalam FKP kali ini ada beberapa saran masukan dari peserta yang hadir antara lain dari unsur perangkat daerah, instansi vertikal LSM, Ormas, Perguruan Tinggi, dan perwakilan media/pers, dan stakeholder terkait lainnya guna perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Disdukcapil.

Saran masukan tersebut kemudian disepakati bersama dan hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk ditindaklanjuti oleh Disdukcapil selaku organisasi penyelenggara pelayanann publik sesuai dengan batas waktu penyelesaian yang ditetapkan.

Disdukcapil Gelar Acara Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan

: Capil; Berita; 23 July 2025; Hits: 359

Kajen, 23 Juli 2025

Dalam rangka meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong perangkat daerah, instansi/lembaga dan stake holder terkait dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Selasa (22/7) kemarin menggelar acara Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Hotel Grand Dian Pekalongan.

Sosialisasi yang mengusung tema Membangun Sinergitas Pemanfaatan Data Kependudukan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut mengundang Narasumber dari Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Dwi Agung Kurniawan dan dihadiri pimpinan/pejabat/staf OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, unsur Forkopimda, instansi vertikal, BUMN/BUMD, instansi/lembaga dan stake holder terkait lainnya.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Ajid Suryo Pratondo, S.STP, M.Si yang hadir dan membuka acara tersebut menyampaikan bahwa Disdukcapil dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan publik tidak dapat berjalan sendiri tetapi selalu bersinggungan dengan OPD dan instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik lainnya, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergitas agar pelayanan publik yang diselenggarakan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi harapan masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 yang merekomendasikan agar pelayanan publik yang diselenggarakan Disdukcapil dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat khususnya yang terkait program bantuan dari pemerintah dan layanan jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan.

Lebih lanjut Ajid mengharapkan agar dalam kegiatan ini informasi terkait peraturan perundang-undangan tentang adminduk dapat tersampaikan, serta menghasilkan kerja sama pelayanan ataupun pemanfaatan data kependudukan sehingga pelayanan publik yang diselenggarakan oleh OPD, instansi/lembaga berjalan efektif dengan dapat dibukanya akses data kependudukan.