Kajen, 05 November 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel melalui program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sebab diduga, masih banyak masyarakat yang seharusnya layak untuk diberikan bantuan sosial ternyata belum terdata sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Banyak pula, masyarakat yang saat ini sebenarnya tidak layak diberikan bantuan sosial tetapi masih menerima bantuan sosial.

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Rabu kemarin (04/11) hadir di Kecamatan Buaran untuk melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos.

Mengapa perlu IKD ? IKD menjadi bagian dari salah satu sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial dalam portal perlinsos.kemensos.go.id untuk menjamin keakuratan data melalui NIK dan Face Recognition (pengenalan wajah). 

Masyarakat yang memiliki HP smartphone sebaiknya mendaftarkan diri di portal Perlinsos dengan mengaktivasi IKD terlebih dahulu agar masuk dalam ekosistem digital. Tetapi jika memiliki keterbatasan dalam mengakses digital, tidak perlu khawatir karena bisa mendaftar ke portal Perlinsos melalui Agen Perlinsos. Agen Perlinsos inilah yang nantinya akan menjaring sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan membantu serta mendampingi mendaftarkan dalam porta Perlinsos.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada hari ini Rabu (04/11) hadir di Desa Talun dan Desa Kalirejo Kecamatan Talun mengadakan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan di 4 rumah penduduk dengan didampingi perangkat desa setempat.

[Gambar]
Pada lokasi pertama di Desa Talun berhasil dilakukan perekaman 2 orang (disabilitas fisik dan lansia) dan di lokasi kedua di Desa Kalirejo 2 orang (disabilitas tuna netra dan lansia). 

Pelayanan inklusif ini diberikan agar penduduk yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el, yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.

[Gambar]

[Gambar]
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan fasilitas dan perlakuan khusus kepada penduduk rentan demi terciptanya keadilan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Selasa kemarin (03/11) melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Siwalan.

IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Selain dapat dipergunakan untuk mengajukan bantuan sosial melalui portal Perlinsos, IKD juga memiliki banyak manfaat antara lain praktis untuk menyimpan dokumen kependudukan di dalam HP berupa KTP-el, KK, Bidodata, KIA, Akta Pencatatan Sipil. Tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP-el, karena KTP di dalam IKD bisa berfungsi sebagai pengganti KTP-el. Tidak perlu datang ke kepolisian untuk meminta surat keterangan hilang dan mengajukan ke tempat pelayanan jika kehilangan fisik KK, karena KK yang tersimpan di IKD bisa diprint secara mandiri.

IKD dapat mempermudah akses pelayanan publik seperti kesehatan, perbankan, imigrasi dan transportasi. IKD dilengkapi fitur keamanan data pribadi sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan. Selain itu, pemilik IKD dapat mengajukan layanan online permohonan dokumen adminduk secara mandiri, dapat diakses dari mana saja tidak perlu datang ke tempat pelayanan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 02 November 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya membangun sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel melalui digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

[Gambar]
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada hari ini Senin (02/11) memberikan dukungan digitalisasi Perlinsos dengan melakukan aktivasi IKD bagi calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Wonokerto. Hadir pula petugas dari pihak Dinas Sosial untuk melakukan pendaftaran menjadi Agen Perlinsos.

[Gambar]
[Gambar]
Agen Perlinsos inilah yang nantinya akan bertugas membantu dan mendampingi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke portal Perlinsos karena tidak memiliki HP smartphone, tidak terbiasa menggunakan layanan digital, termasuk masyarakat  penyandang disabilitas, lanjut usia dan penduduk rentan lainnya.

Bagi masyarakat yang akan mendaftar Perlinsos melalui Agen Perlinsos, dipersilakan untuk menghubungi Agen Perlinsos yang ada di desa/kecamatan dengan membawa fotokopi KK dan Nomor ID PLN. Jika memiliki keterbatasan fisik tidak bisa hadir di balai desa/kecamatan, pihak Agen Perlinsos yang akan datang ke rumah.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes.

Kajen, 02 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan kembali mengadakan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan, hari ini Senin (02/11) hadir di 6 titik lokasi rumah penduduk di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto dan berhasil dilakukan perekaman KTP-el bagi penduduk penyandang disabilitas tuna wicara 2 orang, orang dengan gangguan jiwa 3 orang dan lanjut usia 1 orang.

[Gambar]
[Gambar]
[Gambar]Pelayanan inklusif ini diberikan agar yang bersangkutan mendapatkan dokumen KTP-el yang menjadi haknya sebagai warga negara. Dengan KTP-el tersebut harapannya dapat digunakan untuk persyaratan administrasi dalam rangka memperoleh pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya sebagaimana penduduk pada umumnya.

#disdukcapilkabupatenpekalongan 
#semuajadiberes

Kajen, 30 Oktober 2026
Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Kamis (29/10) hadir menyampaikan sosialisasi dan sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada kegiatan non fisik TNI Manunggal Desa (TMMD) Sengkuyung IV Kodim 0710/Pekalongan di Balai Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap. Dalam kegiatan ini hadir pula narasumber lain dari Dinas Sosial.

Santi Kristiana, S.Sos selaku narasumber dari Disdukcapil menyampaikan pentingnya memiliki IKD serta manfaat yang dapat diperoleh melalui IKD, selain dapat mengajukan permohonan layanan adminduk secara mandiri, IKD juga dapat digunakan untuk berbagai layanan publik serta dapat mengajukan bantuan sosial melalui portal Perlinsos.

Perlu diketahui bahwa IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

#disdukcapil kabupaten pekalongan
#semua jadi beres

Sekedar info Sobat Dukcapil,
Sekarang akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) versi terbaru (V2.1.1) dilengkapi fitur reset kode PIN untuk mengatasi lupa PIN. Jadi tak perlu khawatur lagi kalo lupa PIN, dan tak perlu datang ke Disdukcapil/Kecamatan untuk hapus akun dan bikin akun baru.

Caranya gampang :
1. Buka IKD dan klik tombol "Lupa PIN" warna oren.
2. Isi data NIK dan Nama atau scan KTP-el
3. Lakukan swafoto/selfie untuk verifikasi wajah
4. Jika berhasil, akan diarahkan untuk buat PIN baru. 

(Repost Dukcapilkemendagri)
Penguatan NIK sebagai identitas tunggal menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

[Gambar]

Pada 27 Oktober 2026, pemerintah lintas kementerian dan lembaga telah merampungkan dan memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk sebagai bagian dari proses menuju pembahasan bersama DPR RI.

[Gambar]

Melalui penguatan fungsi NIK, integrasi data kependudukan diharapkan semakin optimal untuk mendukung berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses perbankan.

[Gambar]

[Gambar]

Di sisi lain, RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi di tengah perkembangan digitalisasi.
Dukcapil siap mengawal transformasi administrasi kependudukan agar data yang akurat dan terintegrasi dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. 

Info buat Sobat Dukcapil yang sudah punya akun IKD/sudah aktivasi IKD tapi lupa kode PIN nya, tidak perlu bingung, ikuti langkah-langkah ini agar akun IKD nya aktif kembali :
Cek e-mail saat aktivasi
- Buka e-mail yang digunakan saat pertama kali aktivasi IKD, klik "SIAK" pada kolom pencarian. Buka e-mail kiriman e-mail dari SIAK Terpusat Kemendagi. Scrol dan temuan kode aktivasi berupa 6 angka.
- 6 angka tersebut merupakan kode PIN awal yang diberikan oleh sistem untuk login di IKD. Selama belum pernah dilakukan perubahan kode PIN, gunakan untuk login di IKD.
Datangi kantor Disdukcapi/Kecamatan/MPP
- Jika kode PIN yang tercantum di e-mail tidak bisa digunakan, atau e-mail tidak ditemukan, kemungkinan sudah pernah dilakukan perubahan kode PIN atau e-mail sudah tidak aktif lagi, maka perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil/Kecamatan/Mal Pelayanan Publik dengan membawa smartphone yang dipasang IKD dan asli KTP-el.
- Petugas Disdukcapil akan membantu untuk menghapus akun IKD dan melakukan aktivasi ulang. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil hadir memberikan dukungan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif melalui data yang terintegrasi.

[Gambar]
Identitas Kependudukan Digital (IKD) digunakan sebagai basis data tunggal untuk berbagai layanan publik dan terintegrasi dengan portal Perlinsos. Dengan mengaktivasi IKD, masyarakat dapat mendaftar secara mandiri di portal perlinsos.kemensos.go.id untuk mengajukan bantuan sosial.

[Gambar]
[Gambar]

[Gambar]Sudah punya IKD ? Jika belum, segera hubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, kecamatan, atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk aktivasi IKD.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat pada bulan September 2026 sebanyak 2 aduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan prosentase 100%.
Terdiri dari 1 aduan yang disampaikan melalui surat tertulis dan 1 aduan disampaikan melalui Google Reviu Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.
Penentuan 10 jenis mal praktik dalam pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam infografis adalah berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaaan dan Penyelesaian Laporan.
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan menyampaikan terima kasih atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan. Aduan yang disampaikan tersebut sangat berarti bagi kami untuk  bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Salah satu manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial dengan mendaftar secara mandiri melalui portal perlinsos.kemensos.go.id karena IKD menjadi pintu masuk sebelum mengakses portal perlinsos tersebut. 

Ayo segera aktivasi IKD di hadapan petugas Disdukcapil yang ada di kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP) atau di Tempat Pelayanan Dokumen Kependudukan (TPDK) Kecamatan masing-masing, dengan cara download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di PlayStore atau di AppStore. 

Selanjutnya untuk proses aktivasi IKD akan dipandu oleh petugas Disdukcapil.

Kajen, 05 November 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel melalui program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sebab diduga, masih banyak masyarakat yang seharusnya layak untuk diberikan bantuan sosial ternyata belum terdata sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Banyak pula, masyarakat yang saat ini sebenarnya tidak layak diberikan bantuan sosial tetapi masih menerima bantuan sosial.

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Rabu kemarin (04/11) hadir di Kecamatan Buaran untuk melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos.

Mengapa perlu IKD ? IKD menjadi bagian dari salah satu sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial dalam portal perlinsos.kemensos.go.id untuk menjamin keakuratan data melalui NIK dan Face Recognition (pengenalan wajah). 

Masyarakat yang memiliki HP smartphone sebaiknya mendaftarkan diri di portal Perlinsos dengan mengaktivasi IKD terlebih dahulu agar masuk dalam ekosistem digital. Tetapi jika memiliki keterbatasan dalam mengakses digital, tidak perlu khawatir karena bisa mendaftar ke portal Perlinsos melalui Agen Perlinsos. Agen Perlinsos inilah yang nantinya akan menjaring sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan membantu serta mendampingi mendaftarkan dalam porta Perlinsos.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada hari ini Rabu (04/11) hadir di Desa Talun dan Desa Kalirejo Kecamatan Talun mengadakan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan di 4 rumah penduduk dengan didampingi perangkat desa setempat.

[Gambar]
Pada lokasi pertama di Desa Talun berhasil dilakukan perekaman 2 orang (disabilitas fisik dan lansia) dan di lokasi kedua di Desa Kalirejo 2 orang (disabilitas tuna netra dan lansia). 

Pelayanan inklusif ini diberikan agar penduduk yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el, yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.

[Gambar]

[Gambar]
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan fasilitas dan perlakuan khusus kepada penduduk rentan demi terciptanya keadilan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Selasa kemarin (03/11) melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Siwalan.

IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Selain dapat dipergunakan untuk mengajukan bantuan sosial melalui portal Perlinsos, IKD juga memiliki banyak manfaat antara lain praktis untuk menyimpan dokumen kependudukan di dalam HP berupa KTP-el, KK, Bidodata, KIA, Akta Pencatatan Sipil. Tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP-el, karena KTP di dalam IKD bisa berfungsi sebagai pengganti KTP-el. Tidak perlu datang ke kepolisian untuk meminta surat keterangan hilang dan mengajukan ke tempat pelayanan jika kehilangan fisik KK, karena KK yang tersimpan di IKD bisa diprint secara mandiri.

IKD dapat mempermudah akses pelayanan publik seperti kesehatan, perbankan, imigrasi dan transportasi. IKD dilengkapi fitur keamanan data pribadi sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan. Selain itu, pemilik IKD dapat mengajukan layanan online permohonan dokumen adminduk secara mandiri, dapat diakses dari mana saja tidak perlu datang ke tempat pelayanan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 02 November 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial berupaya membangun sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel melalui digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

[Gambar]
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada hari ini Senin (02/11) memberikan dukungan digitalisasi Perlinsos dengan melakukan aktivasi IKD bagi calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Wonokerto. Hadir pula petugas dari pihak Dinas Sosial untuk melakukan pendaftaran menjadi Agen Perlinsos.

[Gambar]
[Gambar]
Agen Perlinsos inilah yang nantinya akan bertugas membantu dan mendampingi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke portal Perlinsos karena tidak memiliki HP smartphone, tidak terbiasa menggunakan layanan digital, termasuk masyarakat  penyandang disabilitas, lanjut usia dan penduduk rentan lainnya.

Bagi masyarakat yang akan mendaftar Perlinsos melalui Agen Perlinsos, dipersilakan untuk menghubungi Agen Perlinsos yang ada di desa/kecamatan dengan membawa fotokopi KK dan Nomor ID PLN. Jika memiliki keterbatasan fisik tidak bisa hadir di balai desa/kecamatan, pihak Agen Perlinsos yang akan datang ke rumah.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes.

Kajen, 02 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan kembali mengadakan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan, hari ini Senin (02/11) hadir di 6 titik lokasi rumah penduduk di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto dan berhasil dilakukan perekaman KTP-el bagi penduduk penyandang disabilitas tuna wicara 2 orang, orang dengan gangguan jiwa 3 orang dan lanjut usia 1 orang.

[Gambar]
[Gambar]
[Gambar]Pelayanan inklusif ini diberikan agar yang bersangkutan mendapatkan dokumen KTP-el yang menjadi haknya sebagai warga negara. Dengan KTP-el tersebut harapannya dapat digunakan untuk persyaratan administrasi dalam rangka memperoleh pelayanan sosial, pelayanan kesehatan dan pelayanan publik lainnya sebagaimana penduduk pada umumnya.

#disdukcapilkabupatenpekalongan 
#semuajadiberes

Kajen, 30 Oktober 2026
Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Kamis (29/10) hadir menyampaikan sosialisasi dan sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada kegiatan non fisik TNI Manunggal Desa (TMMD) Sengkuyung IV Kodim 0710/Pekalongan di Balai Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap. Dalam kegiatan ini hadir pula narasumber lain dari Dinas Sosial.

Santi Kristiana, S.Sos selaku narasumber dari Disdukcapil menyampaikan pentingnya memiliki IKD serta manfaat yang dapat diperoleh melalui IKD, selain dapat mengajukan permohonan layanan adminduk secara mandiri, IKD juga dapat digunakan untuk berbagai layanan publik serta dapat mengajukan bantuan sosial melalui portal Perlinsos.

Perlu diketahui bahwa IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

#disdukcapil kabupaten pekalongan
#semua jadi beres

Sekedar info Sobat Dukcapil,
Sekarang akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) versi terbaru (V2.1.1) dilengkapi fitur reset kode PIN untuk mengatasi lupa PIN. Jadi tak perlu khawatur lagi kalo lupa PIN, dan tak perlu datang ke Disdukcapil/Kecamatan untuk hapus akun dan bikin akun baru.

Caranya gampang :
1. Buka IKD dan klik tombol "Lupa PIN" warna oren.
2. Isi data NIK dan Nama atau scan KTP-el
3. Lakukan swafoto/selfie untuk verifikasi wajah
4. Jika berhasil, akan diarahkan untuk buat PIN baru. 

(Repost Dukcapilkemendagri)
Penguatan NIK sebagai identitas tunggal menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

[Gambar]

Pada 27 Oktober 2026, pemerintah lintas kementerian dan lembaga telah merampungkan dan memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk sebagai bagian dari proses menuju pembahasan bersama DPR RI.

[Gambar]

Melalui penguatan fungsi NIK, integrasi data kependudukan diharapkan semakin optimal untuk mendukung berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses perbankan.

[Gambar]

[Gambar]

Di sisi lain, RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi di tengah perkembangan digitalisasi.
Dukcapil siap mengawal transformasi administrasi kependudukan agar data yang akurat dan terintegrasi dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. 

Info buat Sobat Dukcapil yang sudah punya akun IKD/sudah aktivasi IKD tapi lupa kode PIN nya, tidak perlu bingung, ikuti langkah-langkah ini agar akun IKD nya aktif kembali :
Cek e-mail saat aktivasi
- Buka e-mail yang digunakan saat pertama kali aktivasi IKD, klik "SIAK" pada kolom pencarian. Buka e-mail kiriman e-mail dari SIAK Terpusat Kemendagi. Scrol dan temuan kode aktivasi berupa 6 angka.
- 6 angka tersebut merupakan kode PIN awal yang diberikan oleh sistem untuk login di IKD. Selama belum pernah dilakukan perubahan kode PIN, gunakan untuk login di IKD.
Datangi kantor Disdukcapi/Kecamatan/MPP
- Jika kode PIN yang tercantum di e-mail tidak bisa digunakan, atau e-mail tidak ditemukan, kemungkinan sudah pernah dilakukan perubahan kode PIN atau e-mail sudah tidak aktif lagi, maka perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil/Kecamatan/Mal Pelayanan Publik dengan membawa smartphone yang dipasang IKD dan asli KTP-el.
- Petugas Disdukcapil akan membantu untuk menghapus akun IKD dan melakukan aktivasi ulang. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil hadir memberikan dukungan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif melalui data yang terintegrasi.

[Gambar]
Identitas Kependudukan Digital (IKD) digunakan sebagai basis data tunggal untuk berbagai layanan publik dan terintegrasi dengan portal Perlinsos. Dengan mengaktivasi IKD, masyarakat dapat mendaftar secara mandiri di portal perlinsos.kemensos.go.id untuk mengajukan bantuan sosial.

[Gambar]
[Gambar]

[Gambar]Sudah punya IKD ? Jika belum, segera hubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, kecamatan, atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk aktivasi IKD.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat pada bulan September 2026 sebanyak 2 aduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan prosentase 100%.
Terdiri dari 1 aduan yang disampaikan melalui surat tertulis dan 1 aduan disampaikan melalui Google Reviu Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.
Penentuan 10 jenis mal praktik dalam pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam infografis adalah berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaaan dan Penyelesaian Laporan.
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan menyampaikan terima kasih atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan. Aduan yang disampaikan tersebut sangat berarti bagi kami untuk  bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Salah satu manfaat Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial dengan mendaftar secara mandiri melalui portal perlinsos.kemensos.go.id karena IKD menjadi pintu masuk sebelum mengakses portal perlinsos tersebut. 

Ayo segera aktivasi IKD di hadapan petugas Disdukcapil yang ada di kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP) atau di Tempat Pelayanan Dokumen Kependudukan (TPDK) Kecamatan masing-masing, dengan cara download aplikasi Identitas Kependudukan Digital di PlayStore atau di AppStore. 

Selanjutnya untuk proses aktivasi IKD akan dipandu oleh petugas Disdukcapil.