Kajen, 10 November 2026

Dalam rangka memberikan dukungan percepatan digitalisasi bantuan sosial, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Senin (09/11) kemarin hadir di kantor Kecamatan Sragi untuk melakukan sosilalisasi dan sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat umum dan calon Agen Perlindunan Sosial (Perlinsos).

Perlu diketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah berupaya meningkatkan pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial melalui program Perlinsos. Tujuannya agar bantuan sosial yang diberikan Pemerintah lebih tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel.

IKD menjadi salah satu bagian dari sistem Perlinsos yang berperan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial melalui identifikasi NIK dan pengenalan wajah (face recognition) guna menjamin keakuratan data. Sebab diduga masih banyak masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan sosial tetapi pada kenyataanya tidak terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sudah berjalan selama ini, ada juga masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial tetapi masih menerima, yang akhirnya bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran.

Pendaftaran Perlinsos ini bisa dilakukan secara mandiri setelah melakukan aktivasi IKD, juga bisa didaftarkan oleh Agen Perlinsos. Melalui peran Agen Perlinsos diharapkan dapat menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat yang layak menerima tetapi belum menerima bantuan sosial untuk didaftarkan dalam portal perlinsos.kemensos.go.id. Tetapi setelah didaftarkan tidak secara otomatis nantinya pasti akan menerima, karena akan melalui tahapan verifikasi terbih dahulu.

Bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial, tetap wajib daftar Perlinsos. Informasi selengkapnya mengenai Pendaftaran Perlinsos silakan bisa menghubungi Dinas Sosial atau Agen Perlinsos, atau bisa juga melalui Pendamping PKH/BPNT yang ada di setiap kecamatan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 09 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan dengan didampingi perangkat desa setempat pada Senin (09/11) kembali hadir ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan jemput bola perekaman KTP-el bagi penduduk rentan. Kali ini menyasar ke 5 lokasi di Desa Legokclile Kecamatan Bojong dan berhasil dilakukan perekaman KTP-el sebanyak 5 orang terdiri dari lansia 1 orang, disabilitas fisik 1 orang, dan gangguan jiwa 3 orang.

[Gambar]
[Gambar]
Pelayanan inklusif ini diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Disdukcapil melakukan pendaftaran penduduk agar yang bersangkutan memiliki dokumen berupa KTP-el. Dengan dimilikinya KTP-el diharapkan berguna untuk persyaratan administrasi dalam pelayanan kesehatan, sosial maupun pelayanan publik lainnya.

[Gambar]
[Gambar]
Untuk mendapatkan pelayanan jemput bola ini pihak keluarga bisa menghubungi pemerintah desa setempat dengan melampirkan fotokopi KK untuk diajukan surat permohonan ke Disdukcapil sebagai dasar pelaksanaan tugas.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 06 November 2026

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Kamis kemarin (05/11) melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Bojong.
[Gambar]
IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tahun 2026 dan calon penerima bantuan sosial (yang belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial) melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
[Gambar]
[Gambar]Bagi masyarakat yang memiliki HP smartphone dan bisa mengakses layanan digital disarankan mendaftar Perlinsos secara mandiri setelah melakukan aktivasi IKD. Tetapi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya karena tidak memiliki HP smartphone maupun tidak terbiasa mengakses layanan digital, bisa mendaftar Perlinsos melalui Agen Perlinsos.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 05 November 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel melalui program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sebab diduga, masih banyak masyarakat yang seharusnya layak untuk diberikan bantuan sosial ternyata belum terdata sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Banyak pula, masyarakat yang saat ini sebenarnya tidak layak diberikan bantuan sosial tetapi masih menerima bantuan sosial.

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Rabu kemarin (04/11) hadir di Kecamatan Buaran untuk melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos.

Mengapa perlu IKD ? IKD menjadi bagian dari salah satu sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial dalam portal perlinsos.kemensos.go.id untuk menjamin keakuratan data melalui NIK dan Face Recognition (pengenalan wajah). 

Masyarakat yang memiliki HP smartphone sebaiknya mendaftarkan diri di portal Perlinsos dengan mengaktivasi IKD terlebih dahulu agar masuk dalam ekosistem digital. Tetapi jika memiliki keterbatasan dalam mengakses digital, tidak perlu khawatir karena bisa mendaftar ke portal Perlinsos melalui Agen Perlinsos. Agen Perlinsos inilah yang nantinya akan menjaring sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan membantu serta mendampingi mendaftarkan dalam porta Perlinsos.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada hari ini Rabu (04/11) hadir di Desa Talun dan Desa Kalirejo Kecamatan Talun mengadakan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan di 4 rumah penduduk dengan didampingi perangkat desa setempat.

[Gambar]
Pada lokasi pertama di Desa Talun berhasil dilakukan perekaman 2 orang (disabilitas fisik dan lansia) dan di lokasi kedua di Desa Kalirejo 2 orang (disabilitas tuna netra dan lansia). 

Pelayanan inklusif ini diberikan agar penduduk yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el, yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.

[Gambar]

[Gambar]
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan fasilitas dan perlakuan khusus kepada penduduk rentan demi terciptanya keadilan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Selasa kemarin (03/11) melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Siwalan.

IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Selain dapat dipergunakan untuk mengajukan bantuan sosial melalui portal Perlinsos, IKD juga memiliki banyak manfaat antara lain praktis untuk menyimpan dokumen kependudukan di dalam HP berupa KTP-el, KK, Bidodata, KIA, Akta Pencatatan Sipil. Tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP-el, karena KTP di dalam IKD bisa berfungsi sebagai pengganti KTP-el. Tidak perlu datang ke kepolisian untuk meminta surat keterangan hilang dan mengajukan ke tempat pelayanan jika kehilangan fisik KK, karena KK yang tersimpan di IKD bisa diprint secara mandiri.

IKD dapat mempermudah akses pelayanan publik seperti kesehatan, perbankan, imigrasi dan transportasi. IKD dilengkapi fitur keamanan data pribadi sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan. Selain itu, pemilik IKD dapat mengajukan layanan online permohonan dokumen adminduk secara mandiri, dapat diakses dari mana saja tidak perlu datang ke tempat pelayanan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Peran Disdukcapil dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel adalah memberikan dukungan dalam  aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada para calon Agen Perlinsos yang akan bertugas mendaftarkan masyarakat dalam portal Perlinsos, maupun kepada masyarakat yang akan mendaftar secara mandiri dalam portal Perlinsos.

Menanggapi saran masukan masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD dan mendaftar Perlinsos, berikut disampaikan jadwal Aktivasi IKD dan Pendaftaram Perlinsos untuk sesi ke-2 mulai tanggal 9-17 November 2026.

Dibuka untuk umum, masyarakat di luar kecamatan yang terjadwal juga boleh datang. Pastikan HP aktif dan terisi kuota internet supaya saat proses pendaftaran IKD dan Perlinsos lancar.

Jangan lupa bawa syaratnya :
- download aplikasi IKD
- fotokopi KK/KTP-el
- nomor ID PLN

Diluar acara yang terjadwal tersebut, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan tetap buka pelayanan Aktivasi IKD di setiap kecamatan, kantor dinas, dan Mal Pelayanan Publik sesuai hari kerja dan jam kerja.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Sekedar info Sobat Dukcapil,
Sekarang akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) versi terbaru (V2.1.1) dilengkapi fitur reset kode PIN untuk mengatasi lupa PIN. Jadi tak perlu khawatur lagi kalo lupa PIN, dan tak perlu datang ke Disdukcapil/Kecamatan untuk hapus akun dan bikin akun baru.

Caranya gampang :
1. Buka IKD dan klik tombol "Lupa PIN" warna oren.
2. Isi data NIK dan Nama atau scan KTP-el
3. Lakukan swafoto/selfie untuk verifikasi wajah
4. Jika berhasil, akan diarahkan untuk buat PIN baru. 

(Repost Dukcapilkemendagri)
Penguatan NIK sebagai identitas tunggal menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

[Gambar]

Pada 27 Oktober 2026, pemerintah lintas kementerian dan lembaga telah merampungkan dan memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk sebagai bagian dari proses menuju pembahasan bersama DPR RI.

[Gambar]

Melalui penguatan fungsi NIK, integrasi data kependudukan diharapkan semakin optimal untuk mendukung berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses perbankan.

[Gambar]

[Gambar]

Di sisi lain, RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi di tengah perkembangan digitalisasi.
Dukcapil siap mengawal transformasi administrasi kependudukan agar data yang akurat dan terintegrasi dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. 

Info buat Sobat Dukcapil yang sudah punya akun IKD/sudah aktivasi IKD tapi lupa kode PIN nya, tidak perlu bingung, ikuti langkah-langkah ini agar akun IKD nya aktif kembali :
Cek e-mail saat aktivasi
- Buka e-mail yang digunakan saat pertama kali aktivasi IKD, klik "SIAK" pada kolom pencarian. Buka e-mail kiriman e-mail dari SIAK Terpusat Kemendagi. Scrol dan temuan kode aktivasi berupa 6 angka.
- 6 angka tersebut merupakan kode PIN awal yang diberikan oleh sistem untuk login di IKD. Selama belum pernah dilakukan perubahan kode PIN, gunakan untuk login di IKD.
Datangi kantor Disdukcapi/Kecamatan/MPP
- Jika kode PIN yang tercantum di e-mail tidak bisa digunakan, atau e-mail tidak ditemukan, kemungkinan sudah pernah dilakukan perubahan kode PIN atau e-mail sudah tidak aktif lagi, maka perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil/Kecamatan/Mal Pelayanan Publik dengan membawa smartphone yang dipasang IKD dan asli KTP-el.
- Petugas Disdukcapil akan membantu untuk menghapus akun IKD dan melakukan aktivasi ulang. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil hadir memberikan dukungan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif melalui data yang terintegrasi.

[Gambar]
Identitas Kependudukan Digital (IKD) digunakan sebagai basis data tunggal untuk berbagai layanan publik dan terintegrasi dengan portal Perlinsos. Dengan mengaktivasi IKD, masyarakat dapat mendaftar secara mandiri di portal perlinsos.kemensos.go.id untuk mengajukan bantuan sosial.

[Gambar]
[Gambar]

[Gambar]Sudah punya IKD ? Jika belum, segera hubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, kecamatan, atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk aktivasi IKD.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat pada bulan September 2026 sebanyak 2 aduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan prosentase 100%.
Terdiri dari 1 aduan yang disampaikan melalui surat tertulis dan 1 aduan disampaikan melalui Google Reviu Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.
Penentuan 10 jenis mal praktik dalam pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam infografis adalah berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaaan dan Penyelesaian Laporan.
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan menyampaikan terima kasih atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan. Aduan yang disampaikan tersebut sangat berarti bagi kami untuk  bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Kajen, 10 November 2026

Dalam rangka memberikan dukungan percepatan digitalisasi bantuan sosial, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Senin (09/11) kemarin hadir di kantor Kecamatan Sragi untuk melakukan sosilalisasi dan sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat umum dan calon Agen Perlindunan Sosial (Perlinsos).

Perlu diketahui bahwa Pemerintah melalui Kementerian Sosial tengah berupaya meningkatkan pelayanan dalam penyaluran bantuan sosial melalui program Perlinsos. Tujuannya agar bantuan sosial yang diberikan Pemerintah lebih tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel.

IKD menjadi salah satu bagian dari sistem Perlinsos yang berperan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan sosial melalui identifikasi NIK dan pengenalan wajah (face recognition) guna menjamin keakuratan data. Sebab diduga masih banyak masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan sosial tetapi pada kenyataanya tidak terdaftar sebagai penerima. Sebaliknya, dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial yang sudah berjalan selama ini, ada juga masyarakat yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial tetapi masih menerima, yang akhirnya bantuan sosial yang diberikan tidak tepat sasaran.

Pendaftaran Perlinsos ini bisa dilakukan secara mandiri setelah melakukan aktivasi IKD, juga bisa didaftarkan oleh Agen Perlinsos. Melalui peran Agen Perlinsos diharapkan dapat menjaring sebanyak-banyaknya masyarakat yang layak menerima tetapi belum menerima bantuan sosial untuk didaftarkan dalam portal perlinsos.kemensos.go.id. Tetapi setelah didaftarkan tidak secara otomatis nantinya pasti akan menerima, karena akan melalui tahapan verifikasi terbih dahulu.

Bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial, tetap wajib daftar Perlinsos. Informasi selengkapnya mengenai Pendaftaran Perlinsos silakan bisa menghubungi Dinas Sosial atau Agen Perlinsos, atau bisa juga melalui Pendamping PKH/BPNT yang ada di setiap kecamatan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 09 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan dengan didampingi perangkat desa setempat pada Senin (09/11) kembali hadir ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan jemput bola perekaman KTP-el bagi penduduk rentan. Kali ini menyasar ke 5 lokasi di Desa Legokclile Kecamatan Bojong dan berhasil dilakukan perekaman KTP-el sebanyak 5 orang terdiri dari lansia 1 orang, disabilitas fisik 1 orang, dan gangguan jiwa 3 orang.

[Gambar]
[Gambar]
Pelayanan inklusif ini diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Disdukcapil melakukan pendaftaran penduduk agar yang bersangkutan memiliki dokumen berupa KTP-el. Dengan dimilikinya KTP-el diharapkan berguna untuk persyaratan administrasi dalam pelayanan kesehatan, sosial maupun pelayanan publik lainnya.

[Gambar]
[Gambar]
Untuk mendapatkan pelayanan jemput bola ini pihak keluarga bisa menghubungi pemerintah desa setempat dengan melampirkan fotokopi KK untuk diajukan surat permohonan ke Disdukcapil sebagai dasar pelaksanaan tugas.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 06 November 2026

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Kamis kemarin (05/11) melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Bojong.
[Gambar]
IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial tahun 2026 dan calon penerima bantuan sosial (yang belum tercatat sebagai penerima bantuan sosial) melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
[Gambar]
[Gambar]Bagi masyarakat yang memiliki HP smartphone dan bisa mengakses layanan digital disarankan mendaftar Perlinsos secara mandiri setelah melakukan aktivasi IKD. Tetapi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya karena tidak memiliki HP smartphone maupun tidak terbiasa mengakses layanan digital, bisa mendaftar Perlinsos melalui Agen Perlinsos.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 05 November 2026

Pemerintah melalui Kementerian Sosial saat ini sedang berupaya meningkatkan pelayanan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, tepat manfaat, transparan dan akuntabel melalui program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Sebab diduga, masih banyak masyarakat yang seharusnya layak untuk diberikan bantuan sosial ternyata belum terdata sebagai Penerima Manfaat Bantuan Sosial. Banyak pula, masyarakat yang saat ini sebenarnya tidak layak diberikan bantuan sosial tetapi masih menerima bantuan sosial.

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlinsos, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Rabu kemarin (04/11) hadir di Kecamatan Buaran untuk melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos.

Mengapa perlu IKD ? IKD menjadi bagian dari salah satu sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial dalam portal perlinsos.kemensos.go.id untuk menjamin keakuratan data melalui NIK dan Face Recognition (pengenalan wajah). 

Masyarakat yang memiliki HP smartphone sebaiknya mendaftarkan diri di portal Perlinsos dengan mengaktivasi IKD terlebih dahulu agar masuk dalam ekosistem digital. Tetapi jika memiliki keterbatasan dalam mengakses digital, tidak perlu khawatir karena bisa mendaftar ke portal Perlinsos melalui Agen Perlinsos. Agen Perlinsos inilah yang nantinya akan menjaring sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan membantu serta mendampingi mendaftarkan dalam porta Perlinsos.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada hari ini Rabu (04/11) hadir di Desa Talun dan Desa Kalirejo Kecamatan Talun mengadakan jemput bola pelayanan perekaman KTP-el bagi penduduk rentan di 4 rumah penduduk dengan didampingi perangkat desa setempat.

[Gambar]
Pada lokasi pertama di Desa Talun berhasil dilakukan perekaman 2 orang (disabilitas fisik dan lansia) dan di lokasi kedua di Desa Kalirejo 2 orang (disabilitas tuna netra dan lansia). 

Pelayanan inklusif ini diberikan agar penduduk yang bersangkutan memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el, yang diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai persyaratan administrasi untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan publik lainnya.

[Gambar]

[Gambar]
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada penduduk rentan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan fasilitas dan perlakuan khusus kepada penduduk rentan demi terciptanya keadilan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Kajen, 04 November 2026

Dalam rangka mendukung program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Selasa kemarin (03/11) melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat dan calon Agen Perlinsos di Pendopo Kecamatan Siwalan.

IKD menjadi bagian dari sistem dalam Perlinsos yang berfungsi melakukan verifikasi dan validasi data kependudukan calon penerima bantuan sosial melalui portal perlinsos.kemensos.go.id. Program Perlinsos ini bertujuan agar bantuan sosial yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Selain dapat dipergunakan untuk mengajukan bantuan sosial melalui portal Perlinsos, IKD juga memiliki banyak manfaat antara lain praktis untuk menyimpan dokumen kependudukan di dalam HP berupa KTP-el, KK, Bidodata, KIA, Akta Pencatatan Sipil. Tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP-el, karena KTP di dalam IKD bisa berfungsi sebagai pengganti KTP-el. Tidak perlu datang ke kepolisian untuk meminta surat keterangan hilang dan mengajukan ke tempat pelayanan jika kehilangan fisik KK, karena KK yang tersimpan di IKD bisa diprint secara mandiri.

IKD dapat mempermudah akses pelayanan publik seperti kesehatan, perbankan, imigrasi dan transportasi. IKD dilengkapi fitur keamanan data pribadi sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dokumen kependudukan. Selain itu, pemilik IKD dapat mengajukan layanan online permohonan dokumen adminduk secara mandiri, dapat diakses dari mana saja tidak perlu datang ke tempat pelayanan.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Peran Disdukcapil dalam program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan dan akuntabel adalah memberikan dukungan dalam  aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada para calon Agen Perlinsos yang akan bertugas mendaftarkan masyarakat dalam portal Perlinsos, maupun kepada masyarakat yang akan mendaftar secara mandiri dalam portal Perlinsos.

Menanggapi saran masukan masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD dan mendaftar Perlinsos, berikut disampaikan jadwal Aktivasi IKD dan Pendaftaram Perlinsos untuk sesi ke-2 mulai tanggal 9-17 November 2026.

Dibuka untuk umum, masyarakat di luar kecamatan yang terjadwal juga boleh datang. Pastikan HP aktif dan terisi kuota internet supaya saat proses pendaftaran IKD dan Perlinsos lancar.

Jangan lupa bawa syaratnya :
- download aplikasi IKD
- fotokopi KK/KTP-el
- nomor ID PLN

Diluar acara yang terjadwal tersebut, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan tetap buka pelayanan Aktivasi IKD di setiap kecamatan, kantor dinas, dan Mal Pelayanan Publik sesuai hari kerja dan jam kerja.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
#semuajadiberes

Sekedar info Sobat Dukcapil,
Sekarang akun Identitas Kependudukan Digital (IKD) versi terbaru (V2.1.1) dilengkapi fitur reset kode PIN untuk mengatasi lupa PIN. Jadi tak perlu khawatur lagi kalo lupa PIN, dan tak perlu datang ke Disdukcapil/Kecamatan untuk hapus akun dan bikin akun baru.

Caranya gampang :
1. Buka IKD dan klik tombol "Lupa PIN" warna oren.
2. Isi data NIK dan Nama atau scan KTP-el
3. Lakukan swafoto/selfie untuk verifikasi wajah
4. Jika berhasil, akan diarahkan untuk buat PIN baru. 

(Repost Dukcapilkemendagri)
Penguatan NIK sebagai identitas tunggal menjadi salah satu fokus dalam Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

[Gambar]

Pada 27 Oktober 2026, pemerintah lintas kementerian dan lembaga telah merampungkan dan memaraf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Adminduk sebagai bagian dari proses menuju pembahasan bersama DPR RI.

[Gambar]

Melalui penguatan fungsi NIK, integrasi data kependudukan diharapkan semakin optimal untuk mendukung berbagai layanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga akses perbankan.

[Gambar]

[Gambar]

Di sisi lain, RUU ini juga diarahkan untuk memperkuat pelindungan data pribadi di tengah perkembangan digitalisasi.
Dukcapil siap mengawal transformasi administrasi kependudukan agar data yang akurat dan terintegrasi dapat mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. 

Info buat Sobat Dukcapil yang sudah punya akun IKD/sudah aktivasi IKD tapi lupa kode PIN nya, tidak perlu bingung, ikuti langkah-langkah ini agar akun IKD nya aktif kembali :
Cek e-mail saat aktivasi
- Buka e-mail yang digunakan saat pertama kali aktivasi IKD, klik "SIAK" pada kolom pencarian. Buka e-mail kiriman e-mail dari SIAK Terpusat Kemendagi. Scrol dan temuan kode aktivasi berupa 6 angka.
- 6 angka tersebut merupakan kode PIN awal yang diberikan oleh sistem untuk login di IKD. Selama belum pernah dilakukan perubahan kode PIN, gunakan untuk login di IKD.
Datangi kantor Disdukcapi/Kecamatan/MPP
- Jika kode PIN yang tercantum di e-mail tidak bisa digunakan, atau e-mail tidak ditemukan, kemungkinan sudah pernah dilakukan perubahan kode PIN atau e-mail sudah tidak aktif lagi, maka perlu datang langsung ke kantor Disdukcapil/Kecamatan/Mal Pelayanan Publik dengan membawa smartphone yang dipasang IKD dan asli KTP-el.
- Petugas Disdukcapil akan membantu untuk menghapus akun IKD dan melakukan aktivasi ulang. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil hadir memberikan dukungan program digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif melalui data yang terintegrasi.

[Gambar]
Identitas Kependudukan Digital (IKD) digunakan sebagai basis data tunggal untuk berbagai layanan publik dan terintegrasi dengan portal Perlinsos. Dengan mengaktivasi IKD, masyarakat dapat mendaftar secara mandiri di portal perlinsos.kemensos.go.id untuk mengajukan bantuan sosial.

[Gambar]
[Gambar]

[Gambar]Sudah punya IKD ? Jika belum, segera hubungi petugas Disdukcapil yang ada di kantor Disdukcapil Kabupaten Pekalongan, kecamatan, atau Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk aktivasi IKD.

Rekapitulasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat pada bulan September 2026 sebanyak 2 aduan dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan prosentase 100%.
Terdiri dari 1 aduan yang disampaikan melalui surat tertulis dan 1 aduan disampaikan melalui Google Reviu Disdukcapil Kabupaten Pekalongan.
Penentuan 10 jenis mal praktik dalam pelayanan publik sebagaimana tersebut dalam infografis adalah berdasarkan Peraturan Ombudsman RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaaan dan Penyelesaian Laporan.
Disdukcapil Kabupaten Pekalongan menyampaikan terima kasih atas aduan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan. Aduan yang disampaikan tersebut sangat berarti bagi kami untuk  bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.