Artikel

[Gambar]

Kajen, 21 Desember 2025

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Sabtu (20/12) kemarin malam sekitar pukul 20.45 WIB, dalam waktu kurang dari 24 jam telah menindaklanjuti laporan aduan masyarakat yang disampaikan melalui chat WhatsApp ke kanal aduan Lapor Bupati, dengan mengantarkan langsung dokumen kependudukan berupa KTP-el di rumah tempat tinggal pelapor di Desa Sidorejo RT.07/RW.03 Kecamatan Tirto disertai permohonan maaf.

Pengantaran dokumen sampai ke alamat rumah tempat tinggal tersebut merupakan bentuk kompensasi Maklumat Pelayanan atas pelayanan yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan, guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan secara berkelanjutan.

Sebelumnya Bapak Jamal selaku pelapor mengadukan pelayanan Disdukcapil ke Bupati melalui kanal Lapor Bupati pada Sabtu (20/12) sekitar jam 13.30 WIB. Dalam aduan disebutkan pelapor mengajukan cetak KTP-el untuk anaknya yang baru menginjak usia 17 tahun, di Kecamatan Wiradesa pada Senin pagi (15/12) namun tidak dilayani karena petugas sedang mengambil blangko KTP-el di dinas.

Kemudian pada Jum'at (19/12) siang sekitar jam 11.00 WIB datang lagi untuk cetak KTP-el tapi tidak dilayani lagi oleh petugas dengan alasan sudah tutup jam pelayanan dan laporan harian cetak KTP-el sudah dikirim dan diminta untuk datang lagi Senin depan (22/12). Atas pelayanan yang tidak mengenakkan tersebut kemudian Bapak Jamal keesokan harinya melaporkan ke Bupati Pekalongan melalui kanal Lapor Bupati.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
jadiberes

[Gambar]

Kajen, 12 Desember 2025

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan pada Jum'at (12/12) bertempat di Aula Lantai 2 menggelar Sidang Contrarius Actus Pembatalan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Penduduk Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran, yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait yaitu orang tua kandung, orang tua yang mengasuh, dan pihak Pemerintah Kelurahan Simbang Kulon.

Sidang ini dilakukan untuk membatalkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tahun 2016, karena peristiwa kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk tersebut pada saat itu tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yaitu terkait nama orang tua kandung, sehingga harus dibatalkan demi hukum.

Selanjutnya Disdukcapil akan menerbitkan kembali Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Tujuannya adalah untuk melindungi status hukum anak agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan yang berdampak hukum baik terhadap anak, orang tua kandung yang sebenarnya dan orang tua yang mengasuhnya selama ini.

Asas Contrarius Actus sesuai Undang-undang Nomor 30/2014 dan Perpres Nomor 96/2018 adalah prinsip hukum yang memperbolehkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengubah, mencabut atau membatalkan dokumen kependudukan yang diterbitkan jika ditemukan kesalahan faktual atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa perlu penetapan pengadilan, tetapi cukup dengan proses administrasi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hal ini memberikan kemudahan bagi penduduk memperbaiki data yang keliru secara cepat dan efisien.

#disdukcapilkabupatenpekalongan
jadiberes

[Gambar]

Akta Kelahiran Terlambat adalah akta kelahiran yang dibuat lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pelaporan kelahiran dilakukan paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Dalam beberapa kasus ada seseorang yang hingga dewasa belum memiliki akta kelahiran, sehingga pada saat dibutuhkan untuk persyaratan pembuatan paspor karena mau umroh, baru 'kebyek' mengurus di Disdukcapil karena waktu terbatas.

Persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran Terlambat sama dengan akta tidak terlambat, namun karena baru diajukan sehingga ada beberapa persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, contohnya Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/fasilitas kesehatan. Tetapi diberikan jalan keluar, sebagai gantinya, pemohon bisa menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Kelahiran dan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan pemerintah desa. Tidak perlu Pengantar RT/RW.

Lalu apakah bisa dikenai denda ? Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 bisa dikenai denda yang besarannya selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing. Namun untuk Pemerintah Kabupaten Pekalongan keterlambatan pelaporan kelahiran sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, tidak dikenai denda administratif.

Meskipun tidak dikenai denda, yang belum punya akta kelahiran yuk segera buat, supaya pada saat dibutuhkan sudah siap. Siapa tahu tiba-tiba mendapat panggilan Allah untuk datang ke Tanah Suci. Aamiin...

#disdukcapilkabupatenpekalongan
jadiberes