Artikel

Pemerintah melalui Ditjen Dukcapil terus meningkatkan kualitas pelayanan yang setara dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk bagi penyandang disibilitas. Pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi penyandang disabilitas merupakan respons dan komitmen pemerintah untuk memenuhi standar pelayanannya kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Hal ini seiring dengan Pencanangan Gerakan Bersama untuk Penyandang Disabilitas melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP elektronik, dan KIA) guna membangun masyarakat inklusif, yang telah diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2022 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan pencanangan tingkat nasional yang kemudian secara bertahap akan dilaksanakan di kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan yang bergerak di bidang penyandang disabilitas melakukan kegiatan pendataan, perekaman, dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penyandang disabilitas. Kegiatan pelayanan perekaman KTP elektronik, pembuatan KIA, Akta Kelahiran, serta penerbitan biodata ini dilaksanakan dengan menerjunkan Tim Sapu Jagad Disdukcapil Kabupaten Pekalongan di SLB Wiradesa pada tanggal 17 Mei 2022.

Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Kadis Susanto Widodo, S.E., M.Si., Ak. serta Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang didampingi oleh Kepala Sekolah SLB beserta seluruh jajaran dan orang tua siswa untuk mendukung proses perekaman KTP elektronik yang dilakukan di Aula SLB Wiradesa sehingga pelayanan bisa lebih cepat dan nyaman dengan adanya pendampingan dari orang tua dan guru.

Di SLB Wiradesa ini di terdapat 344 peserta didik aktif. Dalam kegiatan pelayanan tersebut, sejumlah 15 peserta didik melakukan perekaman KTP elektronik dan 136 peserta didik mendapatkan layanan pembuatan KIA. Pelayanan ini juga sekaligus untuk memenuhi keperluan administrasi pelayanan publik, seperti kegiatan vaksinasi Covid-19, syarat untuk pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS, kelengkapan persyaratan pendaftaran sekolah, maupun untuk keperluan pilpres dan pilkada di tahun-tahun mendatang. Ke depan, diharapkan seluruh penyandang disabilitas yang berada di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, khususnya di setiap SLB dapat memiliki dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sehingga mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik lainnya.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan berhasil masuk 10 besar kabupaten terbaik se-Jawa Tengah dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) atau Penghargaan Pangripta Abripaya Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, SE., MM pada acara Musrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023 yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (14/4) siang.

Bupati menunjukkan apresiasinya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pekalongan yang telah kreatif mengembangkan inovasi di Kabupaten Pekalongan, “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang ikut membantu. Alhamdulillah inovasi mereka yang tidak berada di satu titik aman tetapi berani melakukan inovasi-inovasi berbagai macam akhirnya Kabupaten Pekalongan mendapatkan Penghargaan.” Ujar bupat saat diwawancarai seusai menerima PPD.

Bupati berharap penghargaan tersebut dapat memotivasi seluruh OPD di Kabupaten Pekalongan untuk giat berinovasi, “Agar seluruh OPD lebih semangat mendapatkan penghargaan ini. Artinya kita harus lebih banyak mengeluarkan inovasi-inovasi lagi agar Pekalongan bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan lainnya,” imbuh bupati.

PPD merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang menunjukkan kinerja pembangunan di daerah dengan baik.

Aspek Penilaian PPD meliputi Capain Pembangunan Daerah, Kualitas Dokumen Perencanaan, Proses Dokumen Perencanaan, dan Inovasi Daerah. Pada Tahun 2022 ini Kabupaten Pekalongan berhasil meraih Juara 3 se-Jawa Tengah pada penghargaan PPD dengan inovasi “Sapu Jagad” (Semua Penduduk Disabilitas Terjamin dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pekalongan.

Sebelumnya, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berhasil masuk peringkat 10 Besar kabupaten terbaik dengan meraih Juara 6 berkat inovasi Laboratorium Kemisikinan, dan pada Tahun 2021 Pemkab juga berhasil masuk 10 besar kabupaten terbaik dengan meraih Juara 3 melalui inovasi Sapu Jagad (Semua Penduduk Disabilitas Terjamin dalam Pengurusan Dokumen Adminduk.

Acara Lokakarya Berbagi Praktik Baik LABKD ini diadakan pada hari Senin – Selasa, 21 – 22 Januari 2022 bertempat di Hotel Dafam dan di Kecamatan Paninggaran.

Acara ini dihadiri oleh:                                 

1. Bagian Tata Laksana & Pelayanan Publik Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Bidang Fasilitasi Pelayanan Adminduk Dinpermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah
3. Pejabat pada Bidang Teknis yang menangani LABKD dari Disdukcapil Kabupaten Pekalongan
4. Pejabat pada Bidang Program Disdukcapil Wonosobo, Disdukcapil Pati, Disdukcapil Klaten, Disdukcapil Sukoharjo, Disdukcapil Kendal, Disdukcapil Jepara, Disdukcapil Kudus, Disdukcapil Purworejo, Disdukcapil Grobogan.
5. Pejabat pada Bidang Pemsosbud Bappeda Litbang
6. Pejabat pada Bidang Teknis yang menangani Tata Kelola Pemerintahan Desa di Dinas PMD

Tujuan dari Lokakarya Berbagi Praktik Baik LABKD ini adalah :

1. Membagikan konsep serta praktik penerapan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) di Kabupaten Pekalongan
2. Menyusun rencana penerapan LABKD di Kabupaten lain di luar wilayah Kabupaten Pekalongan

 Dengan adanya acara ini, diharapkan LABKD dapat diterapkan di seluruh wilayah Jawa Tengah untuk mewujudkan cakupan dokumen kependudukan secara universal. Kemudian adanya pertukaran pengetahuan antara wilayah yang telah berhasil menerapkan LABKD dengan wilayah lain yang tertarik menerapkannya. Metode yang digunakan dalam acara ini yaitu diskusi, simulasi, serta tinjauan lapangan.

KAJEN – Inovasi pelayanan publik ‘’JUNJANG ADMINDUK’’ atau Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa oleh Fasilitator Administrasi Kependudukan Desa untuk Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat) dan ‘’SAPU JAGAD’’ (Semua Penduduk Disabilitas Terjamin dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan) dari Kabupaten Pekalongan, masuk dalam Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Provinsi Jawa Tengah tahun 2021.

Berkat kedua inovasi tersebut, Pemkab Pekalongan mendapat penghargaan yang telah diterima langsung oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, S.E.,M.M., pada hari ini, Rabu (1/12/2021) di Gumaya Hotel Semarang, dalam acara Forum Inspirasi Akselerasi Inovasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

‘’Hari ini Kabupaten Pekalongan langsung mendapatkan 2 penghargaan sekaligus, yaitu Inovasi Junjang Adminduk dan Sapu Jagad. Alhamdulilah ini merupakan hasil dari kerjasama yang baik oleh pemerintah daerah sampai ke tingkat desa, sehingga kita bisa memperoleh penghargaan ini,’’ kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq saat menerima penghargaan KIPP Jateng 2021 di Semarang.

Dikatakan Bupati Fadia, bahwa JUNJANG ADMINDUK sendiri merupakan inovasi dari Dindukcapil Kabupaten Pekalongan, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola data kependudukan di tingkat desa, mendekatkan layanan adminduk dan memfasilitasi layanan adminduk kepada masyarakat.

Sehingga diharapkan dengan adanya inovasi tersebut, akan mempermudah masyarakat di desa untuk bisa mendapatkan fasilitas administrasi kependudukan secara optimal. ‘’Saya tidak heran ya kalau inovasi JUNJANG ADMINDUK ini bisa masuk urutan ke-3 dalam Top 10 KIPP Jateng 2021 ini, karena inovasi ini benar-benar bisa mempermudah layanan adminduk bagi masyarakat desa,’’ tandasnya.

Untuk inovasi selanjutnyam yaitu inovasi SAPU JAGAD, dijelaskan Bupati Fadia bahwa SAPU JAGAD merupakan sebuah inovasi yang diciptakan untuk  memberian jaminan pelayanan administrasi kependudukan yang prima bagi masyarakat disabilitas di Kabupaten Pekalongan.

‘’SAPU JAGAD ini menurut saya benar-benar inovasi yang dapat mencerminkan perwujudan keadilan pelayanan public dari pemkab Pekalongan bagi kaum disabilitas. Karena kami berharap masyarakat disabilitas juga bisa mendapat layanan adminduk yang sama,’’ jelasnya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Fadia juga berpesan kepada seluruh OPD untuk bisa terus berinovasi, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan saja, melainkan tujuan utama adalah untuk  memberikan kemudahan, kemurahan dan kecepatan pelayanan public bagi masyarakat.

‘’Berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sinergikan seluruh kreativitas, supaya tujuan utama adanya pelayanan public bisa tercapai, yaitu kepuasan masyarakat,’’ pungkasnya.

#Repost_KR