Artikel

Home
Artikel

153

images/2025/1sosialisasiaktakematiandikecsragi

[Gambar]

Kajen, 12 Februari 2026

Masih seputar tentang Akta Kematian, pada Kamis (12/2) Disdukcapil Kabupaten Pekalongan kembali menggelar Sosialisasi Akta Kematian bertempat di Pendopo Kecamatan Sragi dihadiri para kepala desa/lurah dan Petugas Pelayanan Adminduk di Desa (PPAD) se Kecamatan Sragi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menertibkan data kematian penduduk, karena masih banyak data penduduk yang meninggal dunia tetapi tidak/belum dilaporkan ke Disdukcapil sehingga penduduk yang tersebut masih tercatat di Database Kependudukan.

Setelah sosialisasi ini diharapkan para kepala desa/lurah segera melaporkan penduduk yang telah meninggal dunia ke Disdukcapil untuk diterbitkan akta kematian dan datanya dapat dihapus secara permanen.

Dengan tertibnya data kematian penduduk maka pembayaran premi BPJS segmen PBI dapat tepat sasaran dan bisa dialihkan alokasi/kuotanya kepada penduduk yang membutuhkan.

Selain itu dokumen Akta Kematian nantinya juga bermanfaat bagi keluarga/ahli waris untuk berbagai keperluan antara lain klaim asuransi, urusan perbankan seperti penutupan rekening atas nama almarhum, pembayaran pensiun janda/duda, pengurusan hak waris, perubahan status perkawinan dalam dokumen kependudukan dan lain sebagainya.

kabupatenpekalongan

Berita

Kamis, 12 Februari 2026

145

images/2025/1sosialisasiaktakematiandikecwiradesa

301

images/2025/5manfaatmenggunakanlayananonlinesintren

452

144

135

132

344

images/2025/PENERBITANKEMBALIAKTAPENCATATANSIPIL

136

153

[Gambar]

Kajen, 12 Februari 2026

Dengan tertibnya data kematian penduduk maka pembayaran premi BPJS segmen PBI dapat tepat sasaran dan bisa dialihkan alokasi/kuotanya kepada penduduk yang membutuhkan.

kabupatenpekalongan

Berita

Kamis, 12 Februari 2026

145

301

452

144

135

132

344

136

[Gambar]

Kajen, 11 Februari 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan kembali menggelar Sosialisasi tentang Akta Kematian pada Selasa (10/2) bertempat di Aula Kecamatan Wiradesa dihadiri para kepala desa/lurah dan Petugas Pelayanan Adminduk di Desa (PPAD) se Kecamatan Wiradesa

Tujuan sosialisasi untuk menertibkan data kematian penduduk, karena masih banyak data penduduk yang meninggal dunia tetapi tidak/belum dilaporkan ke Disdukcapil sehingga penduduk yang tersebut masih tercatat di Database Kependudukan.

Plt. Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Ajid Suryo Pratondo, S.STP, menegaskan agar para kepala desa/lurah untuk segera melaporkan penduduk yang telah meninggal dunia ke Disdukcapil untuk diterbitkan akta kematian dan datanya dapat dihapus secara permanen.

Dalam sosialisasi tersebut Disdukcapil juga menyerahkan data penduduk yang telah meninggal dunia berdasarkan data coklit Pemilu 2024 milik KPU kepada pemerintah desa untuk diajukan akta kematiannya, karena Disdukcapil tidak bisa menerbitkan akta kematian tanpa adanya permohonan dari pihak keluarga/ahli waris atau dari Ketua RT setempat.

"Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, selain oleh pihak keluarga almarhum, permohonan akta kematian bisa diajukan oleh Ketua RT setempat", demikian jelas Ajid.

Data kematian penduduk yang valid nantinya juga bisa digunakan untuk perencanaan dan penganggaran program pembangunan, antara lain untuk alokasi penerima manfaat bantuan sosial dan pembiayaan jaminan kesehatan melalui BPJS PBI yang dibayarkan oleh Pemda.

Dengan tertibnya data kematian penduduk maka pembayaran premi BPJS segmen PBI dapat tepat sasaran dan bisa dialihkan alokasi/kuotanya kepada penduduk yang membutuhkan.

kabupatenpekalongan

[Gambar]

Akhir-akhir ini Disdukcapil sering menerima DM dari warga : "Min, kalo mau bikin KTP apa bisa diwakilkan?", "Min, saya sudah 17 tahun mau bikin KTP apa bisa lewat online ?", ....

Sungguh pertanyaan yang menggelitik tapi bisa dimaklumi karena sekarang semua serba online, seperti bikin KIA, Kartu Kuning (AK-1) dan bikin SIM Perpanjangan yang sekarang bisa lewat online.

Beda dengan kartu-kartu yang lain, bikin KTP-el atau yang biasa disebut Perekaman KTP-el harus dilakukan di hadapan petugas Disdukcapil, karena Perekaman KTP-el merupakan serangkaian proses pengambilan data biometrik yang meliputi foto wajah, sidik jari, iris mata dan tanda tangan yang bertujuan untuk menciptakan identitas tunggal penduduk yang bersangkutan.

Karena harus bertemu fisik inilah perekaman KTP-el tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dilayani secara online. Jadi harus datang langsung ke tempat pelayanan baik di kecamatan, dinas atau di Mal Pelayanan Publik (MPP), atau bisa di tempat lain seperti sekolah, balai desa, panti sosial, Lapas, melalui jemput bola pelayanan.

Bagaimana kalau penduduk tersebut memiliki keterbatasan fisik tidak bisa datang ke tempat pelayanan karena sakit, lanjut usia, disabilitas atau memiliki gangguan jiwa? Tenang, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan punya inovasi pelayanan "Sapu Jagad" (Semua Penduduk Terjamin Pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan). Tim Disdukcapil akan mendatangi ke tempat penduduk tersebut berada untuk melakukan Perekaman KTP-el dengan layanan khusus jemput bola.

Pelayanan inklusif ini bertujuan untuk memberikan hak-hak kewarganegaraan yang sama sebagaimana penduduk pada umumnya, agar yang bersangkutan dapat mengakses pelayanan publik.

Gak ribet kok, hubungi Pemerintah Desa atau lembaga setempat, untuk mengajukan permohonan pelayanan jemput bola ke Disdukcapil, kirim suratnya ke nomor WhatsApp Center .

kabupatenpekalongan

[Gambar]

Kajen, 4 Februari 2026

Pada dasarnya setiap penduduk berhak atas dokumen kependudukan dan negara wajib mencatatkannya dalam Database Kependudukan tanpa kecuali.

Melalui inovasi pelayanan Sapu Jagad, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan hadir untuk memenuhi hak-hak kewarganegaraan tersebut. Pada Rabu (4/2) Disdukcapil kembali mendatangi rumah-rumah penduduk di 4 lokasi guna melakukan perekaman KTP-el bagi Penduduk Rentan lanjut usia dan orang dengan gangguan jiwa di Desa Pakisputih Kecamatan Kedungwuni.

Dengan dimilikinya dokumen kependudukan tersebut, diharapkan yang bersangkutan dapat mengakses pelayanan kesehatan dan sosial serta pelayanan publik lainnya.

kabupatenpekalongan
jadiberes

[Gambar]

Kajen, 29 Januari 2026

Data di Dinas Kesehatan mencatat pada tahun 2025 terdapat 2.696 orang yang mengidap gangguan jiwa. Mengenai jumlah pasti penduduk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Pekalongan belum ada data resmi yang dirilis, karena angka tersebut merujuk pada jumlah pasien orang dengan gangguan jiwa yang dirawat di sejumlah Puskesmas yang memiliki Poli Kesehatan Jiwa.

Dari sejumlah 2.696 orang yang dirawat tersebut belum seluruhnya memiliki dokumen kependudukan berupa KTP-el. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keengganan pihak keluarga untuk melaporkan ke Disdukcapil dan kesulitan akses untuk datang ke tempat pelayanan perekaman KTP-el, serta kurangnya sosialisasi program pelayanan.

Berangkat dari permasalahan tersebut melalui inovasi Sapu Jagad, Disdukcapil melakukan jemput bola pelayanan ke rumah-rumah penduduk setiap kali mendapat laporan dari pihak keluarga melalui pemerintah desa setempat. Seperti pada Rabu (28/01) kemarin Disdukcapil kembali melakukan jemput bola perekaman KTP-el bagi penduduk rentan ODGJ di 3 titik lokasi di Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran dan Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni.

Pelayanan inklusif bagi penduduk rentan ODGJ ini bertujuan agar yang bersangkutan mendapatkan akses pelayanan publik berupa bantuan sosial dan kesehatan sebagai mana yang diterima oleh penduduk pada umumnya, serta memberikan jaminan hak-hak kewarganegaraannya untuk didaftarkan dalam database kependudukan.

Bagi warga Kabupaten Pekalongan yang ingin mendapatkan pelayanan jemput bola penduduk rentan silakan menghubungi WhatsApp Center .

kabupatenpekalongan

[Gambar]

Kajen, 27 Januari 2026

Disdukcapil Kabupaten Pekalongan kembali menggelar Sosialisasi tentang Akta Kematian pada Selasa (27/01) bertempat di Pendopo Kecamatan Buaran, setelah pelaksanaan sosialisasi yang sama di Kecamatan Paninggaran dan Kecamatan Kedungwuni pada minggu lalu.

Sosialisasi ini dihadiri para kepala desa/lurah dan Petugas Pelayanan Adminduk di Desa (PPAD) se Kecamatan Buaran yang bertujuan untuk menertibkan data kematian penduduk, karena masih banyak data penduduk yang meninggal dunia tetapi tidak/belum dilaporkan ke Disdukcapil sehingga penduduk yang tersebut masih tercatat di Database Kependudukan.

[Gambar]

Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Ajid Suryo Pratondo, S.STP, menegaskan agar para kepala desa/lurah untuk segera melaporkan penduduk yang telah meninggal dunia ke Disdukcapil untuk diterbitkan akta kematian dan datanya dapat dihapus secara permanen.

[Gambar]

"Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019, selain oleh pihak keluarga almarhum, permohonan akta kematian bisa diajukan oleh Ketua RT setempat", demikian jelas Ajid.

Dengan tertibnya data kematian penduduk maka pembayaran premi BPJS segmen PBI dapat tepat sasaran dan bisa dialihkan alokasi/kuotanya kepada penduduk yang membutuhkan.

kabupatenpekalongan

[Gambar]

Disdukcapil sering menerima pengaduan dari warga Kabupaten Pekalongan : Akta Kelahiran saya hilang apakah saya bisa minta salinan nya ?

Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian) dapat diterbitkan kembali apabila akta tersebut hilang atau rusak.

Penerbitan kembali Akta Pencatatan Sipil tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2024.

Persyaratan

Jika akta tersebut hilang lampirkan fotokopi KK, asli Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian dan fotokopi aktanya jika masih menyimpan fotokopi arsipnya untuk memudahkan pencarian register akta pencatatan sipil.

Jika rusak karena sobek, terkena noda minyak/tinta, dimakan rayap, atau dicoret-coret sendiri, lampirkan fotokopi KK dan asli kutipan akta yang rusak tersebut.

Lalu bagaimana jika akta pencatatan sipil tersebut dulu diterbitkan oleh Disdukcapil daerah lain? Akta pencatatan sipil akan diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten Pekalongan sesuai dengan domisili dalam KK, tetapi perlu keabsahan dari Disdukcapil daerah lain yang menerbitkan. Disdukcapil Kabupaten Pekalongan terlebih dahulu akan memintakan keabsahan tersebut sebagai dasar penerbitan kembali akta pencatatan sipilnya.

Jika asli akta pencatatan sipil dikuasai (dipegang/ditahan sebagai jaminan) pihak lain, maka sebagai dasar penerbitan kembali nya perlu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ditandatangani oleh Pemohon dan oleh 2 orang saksi.

Jadi, tidak perlu khawatir, dokumen kutipan akta pencatatan sipil tersebut tetap dapat dimiliki untuk persyaratan dokumen adminduk lainnya atau akses pelayanan publik (melanjutkan studi, melamar pekerjaan, urusan imigrasi, hak waris, dsb).

kabupatenpekalongan

[Gambar]

Kajen, 23 Januari 2026

Jika ada satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan berdasarkan DTSEN sampai sampai saat ini masih menjadi peserta JKN BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemda, dan ternyata ada salah satu anggota keluarga tersebut meninggal dunia tetapi keluarganya tidak melaporkan kematiannya ke Disdukcapil, maka dapat dipastikan bahwa anggota keluarga yang meninggal tersebut masih dibayarkan preminya oleh Pemda.

Artinya premi tersebut menjadi sia-sia karena dibayarkan untuk penduduk yang telah meninggal dunia dan tidak bisa dimanfaatkan untuk jaminan kesehatan. Sedangkan seharusnya kuotanya bisa dialihkan kepada penduduk lainnya yang belum mendapatkan.

Demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Pekalongan Ajid Suryo Pratondo, S.STP, dalam acara Sosialisasi Akta Kematian di hadapan para kepala desa/lurah dan Petugas Pelayanan Adminduk di Desa (PPAD) se Kecamatan Kedungwuni pada Kamis (22/01) kemarin di Pendopo Kecamatan Kedungwuni.

Sosialisasi ini adalah yang kedua kalinya setelah pelaksanaan sosialisasi yang sama pada Selasa (20/01) kemarin di Kecamatan Paninggaran.

Lebih lanjut Ajid menghimbau kepada para kepala desa/lurah untuk mengajukan Akta Kematian bagi penduduk yang telah meninggal dunia ke Disdukcapil, khususnya penduduk yang terdata dalam Desil 1-5.

Langkah ini ditempuh untuk mengurangi beban daerah sekaligus mengalihkan alokasi pembayarannya kepada penduduk yang benar-benar membutuhkan menyusul dihapusnya 151.467 peserta BPJS PBI pada awal tahun 2026.

Surat Keterangan Kematian dari desa yang digunakan untuk berbagai urusan tidak serta merta menghapus data penduduk tersebut dalam Database Kependudukan, meskipun secara kenyataan (de facto) penduduk tersebut sudah meninggal tetapi secara aturan hukum (de jure) penduduk tersebut masih hidup. Dengan diterbitkannya Akta Kematian maka data penduduk yang meninggal dunia dihapus secara permanen dalam Database Kependudukan. Sehingga kepesertaan nya dapat dialihkan kepada penduduk lainnya agar data peserta yang dihapus dari BPJS PBI dapat diaktifkan kembali.

kabupatenpekalongan

Artikel

Artikel

Alamat

Link Terkait

Artikel

Artikel

Tertibkan Data Kematian Penduduk Disdukcapil Gelar Sosialisasi Akta Kematian Di Kecamatan Sragi

PEREKAMAN KTP-EL

Alamat

Link Terkait

Tertibkan Data Kematian Penduduk Disdukcapil Gelar Sosialisasi Akta Kematian Di Kecamatan Sragi

PEREKAMAN KTP-EL